Oleh: Dwi Taufan Hidayat
Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PCM Bergas, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kab Semarang
Pemangkasan anggaran BNPB di RAPBN 2026 memunculkan kecemasan serius. Meski Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dana tambahan tersedia bila terjadi bencana, ketidakjelasan mekanisme serta reaksi keras publik—terutama dari wilayah terdampak—menunjukkan konflik kepercayaan dan potensi krisis legitimasi kebijakan anggaran di tengah situasi genting.
Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan anggaran BNPB untuk 2026 sebesar Rp 491 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibanding pagu 2025 yang disebut mencapai Rp 2,01 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers dan langsung memicu kekhawatiran publik, mengingat tanggung jawab BNPB kian besar di tengah ancaman bencana yang makin kompleks.
Purbaya kemudian menegaskan bahwa BNPB saat ini masih memiliki dana sekitar Rp 500 miliar siap pakai. Jika kebutuhan penanganan bencana melebihi anggaran tersebut, pemerintah siap memberikan tambahan dana asalkan ada pengajuan resmi dari BNPB.
Namun, penegasan itu tidak serta-merta meredam kekhawatiran publik. Pemangkasan besar dari Rp 2,01 triliun menjadi Rp 491 miliar dinilai sebagai sinyal melemahnya prioritas kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana. Banyak pihak mempertanyakan kecukupan dana Rp 500 miliar plus skema tambahan bila bencana besar terjadi.
Ketegangan saat Bencana Melanda Sumatera
Situasi semakin sensitif ketika bencana besar melanda beberapa provinsi di Sumatera. Laporan media menyebut bahwa pemerintah menyatakan siap menambah anggaran bila diperlukan untuk menangani krisis darurat di wilayah terdampak.
Respons publik tidak seragam, namun sejumlah komentar keras muncul terutama dari warga di Sumatera yang menyuarakan kelelahan dan kekecewaan terhadap kebijakan pusat. Beberapa narasi di media sosial bahkan menggunakan istilah ekstrem sebagai ungkapan frustrasi terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak sensitif terhadap kerawanan daerah.
Kondisi ini semakin menambah beban kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam situasi penuh risiko seperti sekarang, kejelasan transparansi, prosedur cepat pencairan dana darurat, dan jaminan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencukupi menjadi kunci.
Sejumlah pengamat kebijakan menyarankan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme, termasuk membuat dana siap pakai otomatis untuk mitigasi dan respons bencana, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, BNPB, dan pemerintah daerah. Hal ini penting agar penanganan bencana tidak tergantung pada pengajuan tambahan anggaran setiap kali terjadi krisis.
Isu Keadilan Akses dan Persepsi Daerah
Tantangan lain adalah menjaga keadilan persepsi dan akses. Jika warga di daerah merasa bahwa mereka mendapat alokasi anggaran darurat yang sama adilnya, maka wacana negatif atau ketidakpuasan bisa diminimalisir. Komunikasi publik perlu dilakukan dengan transparan dan sabar, menjelaskan logika fiskal serta urgensi anggaran mitigasi.
Akhirnya, pemangkasan anggaran BNPB menandakan pilihan kebijakan fiskal di tengah tekanan APBN, namun sekaligus menjadi ujian bagi negara dalam menjaga prioritas perlindungan warga di tengah krisis iklim. Jika tidak disertai mekanisme respons cepat dan transparan, kebijakan ini berpotensi memicu krisis kepercayaan dan memperlebar jurang antara pusat dan masyarakat terdampak.
Catatan Faktual dan Penyesuaian
Informasi anggaran 2026 BNPB sebesar Rp 491 miliar serta anggaran 2025 senilai Rp 2,01 triliun bersumber dari berita Detik Finance dan Media Indonesia mengenai pemangkasan anggaran BNPB.
Pernyataan bahwa BNPB masih memiliki dana sekitar Rp 500 miliar dan pemerintah siap mengalokasikan tambahan jika diperlukan berdasarkan kutipan dari Purbaya yang dilaporkan Okezone, RMOL, dan ANTARA.
Data spesifik tentang banjir, longsor, jumlah korban, jumlah rumah rusak, dan angka kerusakan infrastruktur di Sumatera tidak saya sertakan ulang karena tidak ditemukan verifikasi kredibel di laporan media mainstream yang saya akses. Narasi yang terlalu detail tetapi tidak diverifikasi berisiko menjadi hoaks sehingga bagian itu saya hilangkan dari versi final.
Saya fokus pada aspek kebijakan anggaran, respons pemerintah, potensi masalah tata kelola, dan persepsi publik—area yang datanya telah didukung media terpercaya—sehingga mengurangi risiko memuat disinformasi. (*)
Read more: https://klikmu.co/krisis-anggaran-bencana/
0 Komentar