KABARMUH.ID, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyelenggarakan Forum Kebangsaan bertajuk “Mencari Jalan Keluar Krisis Kebangsaan: Perspektif Ekonomi, Pendidikan, Keamanan, Geopolitik, dan Aktivisme” di Jakarta sebagai ruang dialog strategis untuk membahas berbagai tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia.
Forum ini menghadirkan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, dan aktivis guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi pembangunan nasional.
Ketua Panitia, Muh. Akmal Ahsan, menjelaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, melemahnya partisipasi politik masyarakat, tantangan keamanan nasional, hingga perubahan geopolitik global yang semakin dinamis.
“Berbagai persoalan tersebut membutuhkan ruang dialog yang mampu mempertemukan berbagai perspektif sehingga lahir rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat menjadi solusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Forum Kebangsaan menghadirkan lima narasumber dari berbagai bidang. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, membawakan materi mengenai transformasi ekonomi untuk memberantas kemiskinan dengan fokus pada tantangan kemiskinan dan ketimpangan, industrialisasi dan hilirisasi, penguatan ekonomi desa, serta agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.
Perspektif keamanan nasional disampaikan oleh Dr. Stepi Adriani yang membahas ancaman keamanan kontemporer, ketahanan nasional, konsep human security, serta strategi memperkuat stabilitas dan integrasi bangsa di tengah perubahan lingkungan strategis global.
Sementara itu, Wakil Dekan IV FKIP UHAMKA, Amirullah, S.Pd.I., M.A., memaparkan peta jalan pendidikan nasional menghadapi krisis kebangsaan dengan menekankan pentingnya transformasi sistem pendidikan, penguatan kualitas sumber daya manusia yang inklusif dan adaptif, serta penyusunan peta jalan pendidikan nasional sebagai fondasi Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan.
Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hafizul Mizan, menyampaikan hasil survei mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, aspirasi generasi muda mengenai masa depan Indonesia, serta berbagai tantangan sosial-politik yang berkembang sebagai dasar penyusunan kebijakan publik.
Adapun Ketua DPP IMM Bidang Riset dan Teknologi, Muh. Akmal Ahsan, mengulas tema aktivisme dan jalan keluar krisis kebangsaan dengan menyoroti krisis representasi politik, peran gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, aktivisme sebagai instrumen transformasi sosial, serta penyusunan agenda kebangsaan yang berorientasi pada solusi.
Forum Kebangsaan diikuti oleh mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, aktivis, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum. Rangkaian kegiatan meliputi registrasi peserta, pembukaan, sesi panel diskusi, dialog interaktif, hingga perumusan rekomendasi sebagai hasil akhir forum.
Melalui forum tersebut, DPP IMM berharap dapat membangun ruang dialog yang produktif lintas disiplin dan lintas generasi, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis mengenai transformasi ekonomi, pendidikan, keamanan nasional, geopolitik, serta penguatan aktivisme sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing.
Forum ini juga diharapkan menjadi momentum lahirnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda dalam merumuskan jalan keluar atas berbagai krisis kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, Budiman Sudjatmiko menegaskan, “kita akan menginap di rumah rakyat mengawal, hingga memberantas dua musuh saya kemiskinan dan kebodohan”.
Sebagai hasil utama Forum Kebangsaan, DPP IMM melahirkan tujuh rekomendasi strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola kebangsaan di Indonesia.
Rekomendasi pertama adalah reformasi kelembagaan partai politik. DPP IMM menilai langkah ini penting agar partai politik tidak semata-mata menjadi saluran hasrat kekuasaan bagi pemilik modal, melainkan kembali menjalankan fungsi representasi dan kaderisasi politik secara demokratis.
Kedua, penguatan lembaga hukum dan hak asasi manusia. IMM menilai hukum tidak boleh lagi diposisikan sebagai alat kekuasaan untuk menghukum pihak yang berbeda pandangan dengan penguasa, tetapi harus kembali menjadi instrumen penegakan keadilan dan penjaga moral kehidupan berbangsa.
Ketiga, memperjelas arah ekonomi nasional. Menurut IMM, cita-cita ekonomi Pancasila yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat keluarga, dengan pendekatan yang mudah dipahami dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Keempat, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan. IMM mendorong pemerintah menyelesaikan berbagai konflik sumber daya alam melalui pendekatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal tanpa mengabaikan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Kelima, tata kelola pendidikan yang proporsional. IMM berpandangan bahwa penataan sistem pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus membentuk karakter bangsa yang bermartabat serta mendorong mobilitas sosial yang lebih baik.
Keenam, kedaulatan informasi dan etika ruang siber. Dalam rekomendasinya, IMM menegaskan bahwa negara wajib menjamin kebebasan berekspresi di ruang digital dan tidak menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara represif untuk membungkam kritik yang sah dari masyarakat sipil.
Ketujuh, pemulihan kohesi sosial dan pengarusutamaan nilai moderasi. IMM menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai fasilitator dialog lintas budaya serta mencegah berkembangnya sikap anti-intelektualisme maupun radikalisme dogmatis. Menurut IMM, rekonsiliasi sosial merupakan fondasi penting sebelum Indonesia melangkah menuju cita-cita kemajuan yang lebih bermakna.
0 Komentar